Skip to main content

Hubungan tidak harmonis, Indonesia - Australia sama-sama rugi

Berita seputar penyadapan yang dilakukan oleh pemerintah Australia terhadap Presiden SBY selaku kepala Negara dan para petinggi negara Indonesia tidak dapat di tolerir. Melalui menteri luar negeri, pemerintah Indonesia meminta kepada pihak pemerintah Australia agar segera meminta maaf atas tindakan ini.
Sementara itu melalui perdana menterinya, negara Kangguru ini menyatakan bahwa mereka tidak akan meminta maaf atas penyadapan yang telah mereka lakukan karena tindakan penyadapan tersebut adalah untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara Australia.

Hubungan baik yang telah terjalin lama antara dua negara ini terancam gagal akibat tindakan yang menurut pemerintah Indonesia sangat tidak terpuji dan merusak hubungan tukar menukar informasi intelijen serta hubungan lainnya antar kedua negara.

Penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia tersebut merupakan respon ketidakpuasan atas tukar menukar informasi intelijen kedua negara. Hal ini menjadi sangat jelas bahwa pemerintah Australia tidak pernah mempercayai segala informasi yang diberikan pihak Indonesia.

Sebagai negara yang berdaulat, pemerintah Indonesia tidak perlu mereview hubungan antar kedua negara. Karena sangat jelas bahwa tindakan penyadapan tersebut merupakan respon ketidakpuasan Australia terhadap Indonesia.

Ketika anda berkomitmen "percaya" dengan sahabat anda, maka anda memiliki keyakinan bahwa apapun tindakan yang dilakukan oleh sahabat anda, tidak untuk menjatuhkan anda. Tetapi ketika anda memata-matai apa yang dilakukan sahabat anda, maka tidak ada gunanya membangun komitmen kepercayaan tersebut.

Jika hubungan baik kedua negara ini menjadi tidak harmonis lagi, sudah dapat dipastikan bahwa kedua belah pihak jelas sama-sama di rugikan baik dari sisi politik ataupun ekonomi. Kerugian ini akan sangat berdampak pada kedua masyarakat di negaranya masing-masing.

akhirnya, ada satu kutipan : menjaga keutuhan negara itu baik, tetapi menjaga keutuhan seluruh umat manusia di bumi itu lebih baik.

Comments

Popular posts from this blog

Jelang Pilpres 2014, Bagaimana Analisis Politik dari Blogger?

Pasca pemilu legislatif 2014, banyak tokoh-tokoh politik, pengamat politik, lembaga survey mulai menganalisa langkah-langkah politik menjelang pemilu presiden 2014 bulan Juli mendatang. Hal ini dapat kita lihat di berbagai media elektronik dan online, berita mengenai analisa politik marak diberitakan. Para pengamat politik terkenal pun di hadirkan untuk mengulas tentang analisa politik menjelang Pilpres 2014.  Sebagai blogger yang merupakan masyarakat akar rumput, saya juga ingin memberikan sedikit analisis politik tentang peta kekuatan untuk menghadirkan calon presiden dan wakil presidennya yang benar-benar menjual di mata masyarakat Indonesia. Apa kata Penho? berikut analisa politik Pilpres 2014. KOALISI PARTAI POLITIK Koalisi partai politik hanya berlaku untuk mendapatkan persentase batasan boleh menghadirkan capres dan cawapres. Sementara untuk peta kekuatan dalam pemenangan capres dan cawapres terletak pada figur calon itu sendiri. FIGUR CALON Hari ini juj...

Pro dan Kontra Rencana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD

Mencuatnya usulan bahwa Pemilihan Kepala Daerah hanya akan di pilih oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah saat ini ternyata bukan hanya sebatas isu belaka melainkan sedang dibahas oleh Panja RUU Pilkada dengan Kementrian Dalam Negeri. Usulan yang di dominasi oleh partai koalisi (Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP dan PAN) telah menuai banyak pro dan kontra baik di kalangan elit politik, pakar hukum, dan bahkan masyarakat. " Pemilihan Kepala Daerah secara demokrasi oleh seluruh warga negara di daerah sangat rentan dengan timbulnya konflik. Disamping itu Anggaran Dana untuk proses Pilkada langsung akan sangat besar dan tak dapat di pungkiri pula bahwa seorang calon kepala daerah akan mengeluarkan dana yang saya kira lima kali lebih besar ketimbang jika dilakukan dengan cara pemilihan oleh DPRD.".. Kalimat bercetak miring diatas merupakan alasan timbulnya pemikiran para elit partai politik yang berkoalisi (Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP dan PAN). Sebagai bagian...