Skip to main content

Jakarta Pilih Mana? Naik Mobil Pribadi atau Angkutan Umum

Semakin semwarutnya ibukota negara dengan berbagai permasalahan yang kompleks menjadikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan industri yang hampir dikatakan tidak layak!.
Diantara kompleksnya permasalahan ibukota, hal yang paling disoroti adalah kemacetan dan banjir yang terus menghantui berbagai elemen masyarakat. Hampir setiap musim penghujan tiba, kota Jakarta selalu dipenuhi genangan air. Belum lagi ditambah kemacetan yang semakin luar biasa setiap harinya entah itu saat musim penghujan atau pun tidak.

Keinginan masyarakat Jakarta agar di masa pergantian tampuk kepemimpinan pemerintahan di DKI Jakarta, para pemimpinnya dapat mengatasi dua permasalahan utama ini, seakan-akan hanya menjadi sebuah mimpi belaka. Ya, siapapun pemimpinnya, Jakarta tetap akan macet dan suatu ketika bisa saja tenggelam.

Menyoroti metode kinerja kepemimpinan Jokowi-Ahok saat ini dapat disimpulkan bahwa ini merupakan metode terbaik dan sangat jarang digunakan oleh para pemimpin sebelumnya. Untuk mengurai permasalahan di Jakarta, mereka mencari sebuah titik yang merupakan sumber utama permasalahan dan mulai membenahinya dari sana. Sementara dalam penerapannya pun ibarat seperti sedang melaksanakan pekerjaan di dunia kontraktor, dimana setiap pekerjaan memiliki batasan masa waktu dengan harapan ketika tahun anggaran itu selesai, apa yang dikerjakan telah selesai pula.
Para aparat pemerintahnya ibarat pekerja bangunan yang selalu di tempa agar mengerjakan sebuah pekerjaan dengan cepat, tepat dan mendapatkan hasil yang maksimal.

Dalam kurun waktu satu tahun pemerintahannya, pasangan ini berhasil menemukan sumber utama permasalahan yang ada di Jakarta. Sumber tersebut adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat menghormati, menghargai dan melaksanakan aturan serta kebijakan pemerintah.
Contohnya ialah kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan di kawasan lingkungannya. Banyak warga yang tidak sadar bahwa membuang sampah ke selokan, bantaran kali dan tempat-tempat yang tidak selayaknya dapat menyebabkan aliran air menjadi tersumbat dan mengendap. Inilah permasalahan utama terjadinya banjir di ibukota kata Jokowi.

Sementara di sisi lain, permasalahan utama kemacetan juga terletak pada tingkat kesadaran para pengguna jalan dalam menghormati dan melaksanakan aturan serta kebijakan pemerintah. Busway sebagai angkutan umum kota yang memiliki lajur khusus di jalanan ibukota telah disalahgunakan oleh masyarakat. Jalur ini dianggap sebagai jalur umum yang boleh digunakan oleh siapa saja karena mereka merasa sudah membayar pajak sebagai modal utama pembangunan jalan-jalan di Jakarta.

Ahok mengatakan bahwa armada transportasi busway transjakarta akan ditambah guna meningkatkan pelayanan penduduk Jakarta, karena itulah sambil menunggu proses pengadaan  busway selesai, jalur transjakarta harus steril dari kendaraan lain. Dengan cara seperti ini, masyarakat Jakarta belajar tertib berlalu lintas dan menghormati segala aturan yang diberlakukan pemprov DKI yang fungsinya untuk kenyamanan masyarakat itu sendiri. Jika ketertiban ini bisa di jalankan dengan baik antara pemerintah dengan rakyatnya, sekarang ya tinggal pilih, ingin naik angkutan umum busway yang tidak akan macet, atau naik mobil pribadi yang enak tapi macet!.


Comments

Popular posts from this blog

Pro dan Kontra Rencana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD

Mencuatnya usulan bahwa Pemilihan Kepala Daerah hanya akan di pilih oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah saat ini ternyata bukan hanya sebatas isu belaka melainkan sedang dibahas oleh Panja RUU Pilkada dengan Kementrian Dalam Negeri. Usulan yang di dominasi oleh partai koalisi (Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP dan PAN) telah menuai banyak pro dan kontra baik di kalangan elit politik, pakar hukum, dan bahkan masyarakat. " Pemilihan Kepala Daerah secara demokrasi oleh seluruh warga negara di daerah sangat rentan dengan timbulnya konflik. Disamping itu Anggaran Dana untuk proses Pilkada langsung akan sangat besar dan tak dapat di pungkiri pula bahwa seorang calon kepala daerah akan mengeluarkan dana yang saya kira lima kali lebih besar ketimbang jika dilakukan dengan cara pemilihan oleh DPRD.".. Kalimat bercetak miring diatas merupakan alasan timbulnya pemikiran para elit partai politik yang berkoalisi (Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP dan PAN). Sebagai bagian

Ternyata Tak Semua Pejabat Takut dengan Media

Siapa yang tidak kenal Bolot. Salah satu pelawak terkenal Indonesia yang memerankan adegan lawak sebagai orang yang kurang awas pendengarannya. Ketika ia bertanya kepada pelawak lain, lalu di jawab oleh teman lawaknya, maka yang sering kita saksikan adalah pertanyaan tersebut kembali di ulang oleh Bolot. Akhirnya dalam adegan selanjutnya, lawan main si Bolot menjadi marah. Di sinilah letak nilai kelucuan dan keluguan Bolot yang melahirkan tawa dari para penonton. Inilah yang terjadi dalam dunia nyata ketika Wakil Gubernur DKI Jakarta kesal atas pertanyaan berulang-ulang dari seorang presenter salah satu televisi swasta di Indonesia. Ahok menganggap pertanyaan tersebut hanya menyita waktu aktivitas kerjanya sebagai abdi masyarakat. Tayangan acara interview yang telah diunggah ke situs youtube ini telah banyak di tonton dan di komentari oleh masyarakat pengguna internet. Kekesalan Ahok hampir mirip dengan adegan lawan main si Bolot dalam lawakannya. Salah satu media televisi ini

Akanlah HUT RI ke 69 Akan Tercoreng

Saya akan mulai dengan kalimat "Akan kah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2014 ini akan tercoreng dengan adanya agenda sidang Sengketa Pemilu Presiden?". Telah kita ketahui bersama bahwa hampir seluruh mata warga negara Indonesia dan bahkan dunia sedang tertuju pada satu agenda yang katanya merupakan bagian dari demokrasi di Indonesia yaitu "proses persengketaan pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi. Agenda sidang yang hasil akhirnya akan diputuskan oleh sembilan orang hakim konstitusi pada tanggal 22 Agustus mendatang sampai saat ini masih terus berlangsung. Dakwaan tahapan pemilu menurut pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masiv oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kemudian di rasa merugikan paslon presiden dan wakil presiden nomor urut satu ini benar-benar menghambat proses demokrasi yang seharusnya berjalan dengan baik. Sementara itu tidak lama lagi rakyat