Bangun Indonesia

Money politic sudah menjadi salah satu bumbu yang terdapat dalam proses demokrasi terselubung di nengara kita. Setiap calon kepala daerah, calon legislatif dalam melaksanakan proses demokrasi pastilah tidak akan pernah menghilangkan bumbu yang satu ini karena akan terasa hambar jika hal ini dihilangkan. Karena bumbu ini terselubung dan menyatu dalam proses demokrasi sehingga ketika proses demokrasi telah selesai, semua calon yang kalah pasti akan mengajukan proses banding ke Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk para calon yang menang, ketika bumbu ini (money politic) telah habis di masa pencalonan, maka dalam kurun masa jabatannya, si calon yang menang harus kembali mempersiapkan diri dalam mengembalikan dan mempersiapkan kembali bumbu tersebut untuk proses lima tahun mendatang. Cara yang paling praktis dilakukan adalah dengan melakukan praktek Korupsi.  Karena saat ini praktek korupsi berusaha diberantas melalui salah satu lembaga bernama KPK,maka digunakan cara-cara lain yang

Kuatnya pengaruh media saat ini menghadirkan pemahaman tersendiri bagi saya dalam melihat perkembangan politik di tanah air kita ini. Saya melihat bahwa praktek politik yang didukung media telah menimbulkan sensasi politik yang besar di kalangan elit politik. Bahkan karena begitu besarnya pengaruh sebuah media, para politikus kita mulai mengincar posisi kepemilikan media untuk menjalankan sensasinya. Sensasi politik yang beragam seperti ini menurut saya bisa menghasilkan sesuatu yang plus (baik) atau minus (kurang/tidak baik). Sensasi politik plus akan sangat bermanfaat bagi bangsa dan negara, sementara sensasi politik minus justru dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Ketika para elit politik sudah merambah posisi media, maka di mata masyarakat sudah pasti netralitas sebuah media akan menjadi pertanyaan. Dan saya meyakini dalam beberapa tahun mendatang rakyat akan melihat sebuah penomena baru yaitu perang antar media dalam mengemban sensasi para elit politik. Media merupakan ala

Mencuatnya usulan bahwa Pemilihan Kepala Daerah hanya akan di pilih oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah saat ini ternyata bukan hanya sebatas isu belaka melainkan sedang dibahas oleh Panja RUU Pilkada dengan Kementrian Dalam Negeri. Usulan yang di dominasi oleh partai koalisi (Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP dan PAN) telah menuai banyak pro dan kontra baik di kalangan elit politik, pakar hukum, dan bahkan masyarakat. " Pemilihan Kepala Daerah secara demokrasi oleh seluruh warga negara di daerah sangat rentan dengan timbulnya konflik. Disamping itu Anggaran Dana untuk proses Pilkada langsung akan sangat besar dan tak dapat di pungkiri pula bahwa seorang calon kepala daerah akan mengeluarkan dana yang saya kira lima kali lebih besar ketimbang jika dilakukan dengan cara pemilihan oleh DPRD.".. Kalimat bercetak miring diatas merupakan alasan timbulnya pemikiran para elit partai politik yang berkoalisi (Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP dan PAN). Sebagai bagian