Bumbu Demokrasi

Money politic sudah menjadi salah satu bumbu yang terdapat dalam proses demokrasi terselubung di nengara kita. Setiap calon kepala daerah, calon legislatif dalam melaksanakan proses demokrasi pastilah tidak akan pernah menghilangkan bumbu yang satu ini karena akan terasa hambar jika hal ini dihilangkan.

Karena bumbu ini terselubung dan menyatu dalam proses demokrasi sehingga ketika proses demokrasi telah selesai, semua calon yang kalah pasti akan mengajukan proses banding ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Untuk para calon yang menang, ketika bumbu ini (money politic) telah habis di masa pencalonan, maka dalam kurun masa jabatannya, si calon yang menang harus kembali mempersiapkan diri dalam mengembalikan dan mempersiapkan kembali bumbu tersebut untuk proses lima tahun mendatang. Cara yang paling praktis dilakukan adalah dengan melakukan praktek Korupsi. 

Karena saat ini praktek korupsi berusaha diberantas melalui salah satu lembaga bernama KPK,maka digunakan cara-cara lain yang sulit untuk di endus KPK yaitu dengan cara melakukan praktik Kolusi. Ada banyak praktek bagi-bagi proyek yang dilakukan oleh seorang kepala daerah atau para wakil rakyat di DPR / DPRD. Praktik seperti ini sampai saat ini masih gemar dilakukan dan sangat sulit untuk diberantas.

Metode praktik kolusi biasanya akan dimulai dari proses penempatan para pejabat publik di pemerintahan yang pro tanpa memperhatikan integritas dan kualitas dari para pejabat publik tersebut. Hal inilah yang kemudian membuat para pejabat publik (pegawai negeri sipil) wajib untuk ikut memberikan dukungan kepada calon tertentu pada masa proses politik untuk mengamankan posisinya di pemerintahan.

Wakil rakyat juga tidak mau ketinggalan. Dengan kekuatannya di parlemen, mereka meminta jatah proyek untuk mengembalikan bumbu yang sudah dibagikan pada saat proses demokrasi.

Mari kita lihat di banyak daerah di Indonesia ini, para wakil rakyat, para pemimpin daerah memiliki prosentase tinggi berasal dari kalangan mantan (eks) pengusaha. Dengan kekuatan bumbu yang dimiliki, penjelmaan ini dilakukan untuk menjaga dan mengelola aset usaha mereka dengan lebih mudah ketika menduduki posisi pemerintahan.

Siapa yang disalahkan? 

Rakyat susah adalah salah satu bagian yang menghadirkan bumbu terselubung dalam proses demokrasi.

Tingkat ekonomi masyarakat menjadi pilar utama larisnya bumbu yang disebarkan oleh para elit politik dalam meraup suara rakyat guna mencapai keinginannya memegang kendali tampuk kekuasaan.

Menyalahkan rakyat atas masalah ini juga tidak dibenarkan. Tetapi hendaknya rakyat kita harus lebih memahami bahwa kita hidup bukan hanya untuk saat ini saja tetapi untuk kelangsungan hidup anak cucu di masa mendatang. Karena itu sebagai penulis saya ingin menyuarakan bahwa mencari seorang pemimpin bagi dari daerahnya janganlah disesuaikan dengan kadar bumbu yang diberikan sang calon, tetapi lebih pada kualitas dan integritas si calon tersebut.