Skip to main content

Saatnya Menilai Calon Wakil Rakyat

Jika seorang profesor mengatakan "pohon durian itu tumbuh diatas tanah", sementara sembilan orang lainnya berkata "pohon durian itu tumbuh di udara", maka pada akhirnya yang benar adalah apa yang disampaikan oleh sembilan orang tersebut.

Tidak perlu memiliki intelektual tinggi untuk bisa menjadi pemimpin daerah. Cukup bermodalkan mengenal dan dikenal, seseorang bisa menduduki jabatan terpenting di daerah masing-masing. Begitu pula halnya jika seorang pemilih yang memiliki tingkat SDM yang memadai mengatakan bahwa "si A adalah kandidat yang lebih atau bahkan paling baik di banding si B". Sementara beberapa orang yang memiliki SDM rendah lebih condong mengatakan "kami pilih si B karena kami mengenalnya dan ia lebih baik". Maka si B lah yang akan menjadi pemimpin dan pengelola daerahnya. Menurut saya metode pemilihan langsung dengan tingkat sumberdaya manusia yang tidak merata di berbagai daerah seperti ini terkadang berakibat buruk bagi bangsa.

Walaupun demikian adanya, 9 April 2014 mendatang masyarakat Indonesia akan memberikan haknya dalam pemilihan wakil-wakilnya sebagai pengawas program pemerintah. Karena itu, saat ini mari kita menilai calon-calon wakil kita yang benar-benar memiliki kualitas yang mumpuni untuk mengawal seluruh aspirasi masyarakat tanpa memandang suku, ras, agama dan lain sebagainya.

Comments

Popular posts from this blog

Pro dan Kontra Rencana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD

Mencuatnya usulan bahwa Pemilihan Kepala Daerah hanya akan di pilih oleh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah saat ini ternyata bukan hanya sebatas isu belaka melainkan sedang dibahas oleh Panja RUU Pilkada dengan Kementrian Dalam Negeri. Usulan yang di dominasi oleh partai koalisi (Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP dan PAN) telah menuai banyak pro dan kontra baik di kalangan elit politik, pakar hukum, dan bahkan masyarakat. " Pemilihan Kepala Daerah secara demokrasi oleh seluruh warga negara di daerah sangat rentan dengan timbulnya konflik. Disamping itu Anggaran Dana untuk proses Pilkada langsung akan sangat besar dan tak dapat di pungkiri pula bahwa seorang calon kepala daerah akan mengeluarkan dana yang saya kira lima kali lebih besar ketimbang jika dilakukan dengan cara pemilihan oleh DPRD.".. Kalimat bercetak miring diatas merupakan alasan timbulnya pemikiran para elit partai politik yang berkoalisi (Gerindra, Golkar, Demokrat, PPP dan PAN). Sebagai bagian

Ternyata Tak Semua Pejabat Takut dengan Media

Siapa yang tidak kenal Bolot. Salah satu pelawak terkenal Indonesia yang memerankan adegan lawak sebagai orang yang kurang awas pendengarannya. Ketika ia bertanya kepada pelawak lain, lalu di jawab oleh teman lawaknya, maka yang sering kita saksikan adalah pertanyaan tersebut kembali di ulang oleh Bolot. Akhirnya dalam adegan selanjutnya, lawan main si Bolot menjadi marah. Di sinilah letak nilai kelucuan dan keluguan Bolot yang melahirkan tawa dari para penonton. Inilah yang terjadi dalam dunia nyata ketika Wakil Gubernur DKI Jakarta kesal atas pertanyaan berulang-ulang dari seorang presenter salah satu televisi swasta di Indonesia. Ahok menganggap pertanyaan tersebut hanya menyita waktu aktivitas kerjanya sebagai abdi masyarakat. Tayangan acara interview yang telah diunggah ke situs youtube ini telah banyak di tonton dan di komentari oleh masyarakat pengguna internet. Kekesalan Ahok hampir mirip dengan adegan lawan main si Bolot dalam lawakannya. Salah satu media televisi ini

Akanlah HUT RI ke 69 Akan Tercoreng

Saya akan mulai dengan kalimat "Akan kah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2014 ini akan tercoreng dengan adanya agenda sidang Sengketa Pemilu Presiden?". Telah kita ketahui bersama bahwa hampir seluruh mata warga negara Indonesia dan bahkan dunia sedang tertuju pada satu agenda yang katanya merupakan bagian dari demokrasi di Indonesia yaitu "proses persengketaan pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi. Agenda sidang yang hasil akhirnya akan diputuskan oleh sembilan orang hakim konstitusi pada tanggal 22 Agustus mendatang sampai saat ini masih terus berlangsung. Dakwaan tahapan pemilu menurut pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masiv oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kemudian di rasa merugikan paslon presiden dan wakil presiden nomor urut satu ini benar-benar menghambat proses demokrasi yang seharusnya berjalan dengan baik. Sementara itu tidak lama lagi rakyat